Uud No 3 Tahun 2002

Uud No 3 Tahun 2002 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. If you continue browsing the site you agree to the use of cookies on this website.

Jadi Tersangka Pptk Pu Merangin 2008 2009 Tak Di Bui Surat Huruf Tanggal

Pasal 3 Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Uud no 3 tahun 2002. NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA UMUM Keberhasilan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan antara lain oleh adanya 1 kemandirian bangsa untuk melaksanakan. Pasal 5 ayat 1 Pasal 10 Pasal 11 ayat 1 Pasal 12 Pasal 20 Pasal 22 A Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Undang-undang UU TENTANG Pertahanan Negara.

Uu 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jogloabang. - UU Republik Indonesia No12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian - UU Republik Indonesia No25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian - UU Republik Indonesia No3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - UU Republik Indonesia No24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan - UU Republik Indonesia No6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lebih dijabarkan lagi pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 maka Polri bertugas diantaranya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Perubahan - Pertambangan - Mineral - Batubara. UU RI NO.

Bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan. NOMOR 3 TAHUN 2002. Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIIMPR2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia Indische Comptabiliteitswet Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Melaksanakan pengaturan penjagaan.

NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. VIMPR2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IVMPR1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN Tahun 1999-2004. Perda No 8 Tahun 2007. Bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya.

3 LN2020NO147 TLN NO6525 JDIHSETNEGGOID. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menetapkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Pasal 5 ayat 1 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945.

Novel Khusus 18 3 In 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.

Pasal 4 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan. Uu nomor 3_tahun_2002_tentang_pertahanan_negara Slideshare uses cookies to improve functionality and performance and to provide you with relevant advertising. 182 UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak UU No 23 Tahun 2004 Penghapusan KDRT UU No 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak UU No 4 Tahun 2004 Kekuasaan.

Bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 2 dan Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat Ranjang Yang sempit.

UU No3 Tahun 2009 MAHKAMAH AGUNG UU No36 Tahun 1999 TELEKOMUNIKASI UU No38 Tahun 2009 POS UU No44 Tahun 2008 PORNOGRAFI UU No51 Tahun 2009 PERADILAN TATA USAHA NEGARA UU RI No2 Tahun 2002 KEPOLISIAN RI UUD RI 1945. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah.

4169 LL SETNEG. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak. Uu 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana Jogloabang.

Ketetapan MPR Nomor VIMPR2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 1 42. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang. UU N0 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan UU No 1 Tahun 2000 Pengesahan Konvensi ILO NO.

3 TAHUN 2002 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Admin dari blog Tentang Tahun 2020 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait pasal 1 ayat 1 uu no 3 tahun 2002 dibawah ini. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah. Undang-undang UU TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Qanunperaturan Daerah Kab Nagan Raya No 3 Tahun.