Permentan No 26 Tahun 2007

Permentan No 26 Tahun 2007 - J a k a r t a. Mukti Sarjono Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementan mengatakan draf revisinya sudah ada dan sebenarnya diharapkan bisa diteken pada bulan ini juga.

Permentan No 299 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274.

Permentan no 26 tahun 2007. NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM DANATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Harsono RM No3 Ragunan PS. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26PermentanOT.

Permentan Nomor 26 ini mengatur pemenuhan kebutuhan protein hewani mewujudkan kemandirian pangan meningkatkan produksi susu nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Fini Murfiani pada Acara Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Permentan No. Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Revisi Peraturan Menteri PertanianPermentan No. PERATURAN MENTERI PERTANIAN No. Bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang perkebunan dan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Keputusan Menteri.

26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu Senin. Bahwa dengan adanya perbaikan gaji pokok. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 dan dinyatakan tidak berlaku.

In its drafting the making of Article 11 of Permentan No262007 is aimed not only to give benefit to plantation companies in the regions but also to local communities nearby. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357KptsHK350 52002 tidak sesuai lagiIII. 357 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan OBSOLETE k_permentan_26_2007_pedoman_perizinan_usaha_perkebunanpdf.

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821. Nomor 26PermentanOT14022007 tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali. Kepada Yang Terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun. Adanya perkembangan usaha perkebunanII. Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur beberapa hal pokok.

8 HLM Peraturan Presiden PERPRES TENTANG Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis. 26 Tahun 2007. 26 LL SETKAB.

26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan Kamis 23 Okt 2014. Peraturan Presiden PERPRES NO. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran.

Tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan. Peraturan Mentri Pertanian Nomor 26PermentanOT14022007 pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

14022007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN Menimbang. Pada kesempatan tersebut Fini Murfiani menyampaikan diterbitkannya Permentan No 26 adalah untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan mewujudkan kemandirian pangan asal susu serta meningkatkan produksi susu nasional yang berdampak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang.

Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20 dari luas konsesi. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26PERMENTANOT14022007 Tahun 2007 PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN Ditetapkan 28 Februari 2007 Ditetapkan 28 Feb 2007 Berlaku 28 Februari 2007 Berlaku 28 Feb 2007.

Bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357KptsHK35052002 telah ditetapkan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Undang-undang UU ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. Unfortunately this research found that there are some problems with the implementations.

Sementara itu kewajiban membangun dan bermitra dengan plasma itu ada sejak tahun 2007 seiring dengan terbitnya Permentan No 262007. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888. 26PermentanOT14022007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN 2.